GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional ...

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional ...

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional Belum Juga Turun Anggaran operasional yang diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabu…

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional ...

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional Belum Juga Turun

Anggaran operasional yang diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bulungan dari Pemprov Kalimantan Utara.

Honor Anggota BPSK Hanya Dibayar per Paket, Dana Operasional Belum Juga TurunTRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFANPelantikan anggota BPSK Bulungan oleh Asisten II Setprov Kalimantan Utara Syaiful Herman November 2017 lalu.

Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Anggaran operasional yang diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bulungan dari Pemprov Kalimantan Utara belum kunjung terealisasi.

Salah seorang anggota BPSK Bulungan, M Gurdi mengaku, tak lama setelah anggota BPSK Bulungan dilantik oleh Pj Sekprov Kalimantan Utara awal November 2017, BPSK mengusulkan anggaran operasional sebesar Rp 1,2 miliar.

"Usulan itu kemudian direvisi oleh Disperindagkop Provinsi sehingga menjadi sekitar Rp 600 juta. Tetapi itu juga tidak kunjung turun," sebut Gurdi saat disua Tribunkaltim.co, Kamis (6/9/2018).

Anggaran yang diterima oleh 9 anggota BPSK hanyalah honorarium per kegiatan. Dalam sebulan, BPSK kata Gurdi ada sedikitnya tiga paket kegiatan yang dilakukan.

Kemenpora Tagih 3.226 Barang Milik Negara pada Roy Suryo, Begini Tanggapan Politisi Demokrat

"Paket itulah yang kemudian dibayar Rp 750 ribu lebih per orang per kegiatan. Padahal berdasarkan SK pelantikan waktu itu kan tidak seperti itu, dia sifatnya gaji per bulan," sebutnya.

Sudah beberapa kali BPSK Bulungan termas uk BPSK Tarakan mengadukan persoalan anggaran honorarium dan angggaran operasional itu kepada DPRD dan Pemprov Kalimantan Utara.

Informasi terakhir yang didapat Gurdi, Pj Sekprov Kalimantan Utara sudah merekomendasikan Disperindagkop Kalimantan Utara agar usulan anggaran itu dipenuhi dalam APBD Perubahan Tahun Angaran 2018.

Bukan Chelsea Islan atau Raisa, Ternyata Jonatan Christie Suka Beri Love untuk Seleb Ini

"Kita harapkan anggaran operasional itu bisa turun paling lambat akhir tahun ini. Sama seperti Komisi Informasi Provinsi itu baru dilantik, anggarannya sudah turun dari Kominfo. Kita juga mau seperti itu agar tugas kami bisa laksanakan dengan baik dan fokus" sebutnya.

Dalam operasionalnya hampir setahun ini, BPSK Bulungan bergerak menggunakan anggaran pribadi anggotanya.

Walau jumlahnya terbatas, BPSK tetap ingin melakukan fungsinya mengawasi dan menindak bentuk-bentuk pelanggaran.

"Konsen kami mens osialisasikan soal klausula baku. Banyak kemarin temuan kami di supermarket itu menerapkan klausula seperti barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu melanggar. Konsumen dirugikan. Kami beri pemahaman dan akhirnya sudah merubah," ujarnya.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 Resmi Rilis di Indonesia, Berapa Harganya?

"Kita juga sudah rapat dengan Disperindagkop supaya menetapkan HET semua barang yang dijual di pasar. Kemudian ditempel di lapak-lapak pedagang biar masyarakat tahu. Sudah ada sebagian yang terapkan, dan masih ada yang belum," sebutnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan Editor: Trinilo Umardini Sumber: Tribun Kaltim Ikuti kami di Hina Ustaz Abdul Somad, Pemilik Akun Jony Boyok Dijemput FP I Sumber: Berita Kalimantan Utara

Tidak ada komentar