www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Quattrick WTP, Tekankan Kesejahteraan

Posted by On 05.59

Quattrick WTP, Tekankan Kesejahteraan

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: RABU
30 MEI RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 30 Mei 2018 14:54 Quattrick WTP, Tekankan Kesejahteraan PERTAHANKAN WTP: Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie dan Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer Welington Rajagu kguk usai penyampaikan opini BPK terhadap Pemprov Kaltara, kemarin (28/5). RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR â€"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia akhirnya menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, kemarin (28/5). Pemprov Kaltara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil WTP ini merupakan kali keempat yang diraih Pemprov Kaltara berturut-turut. Hal itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer Welington Rajagukguk. WTP yang diraih Pemprov Kaltara ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15/2004 dan UU Nomor 15/2006 tenta ng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dijelaskan, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pempov Kaltara tahun anggaran 2017 dengan memperhatikan, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kepatuhan terhadap sistem pengendalian.

“BPK dalam melaksanakan tugas bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. BPK RI memberikan WTP untuk Pemprov Kaltara, dan selamat atas WTP untuk keempat kalinya,” ujar Blucer Welington Rajagukguk, Senin (28/5).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kaltara 2017 sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (sistem pengendalian intern).

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengharapkan (LHP) dapat dimanfaatkan para pimpinan dan anggota DPRD guna melaksanakan fungsinya, yakni fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

“BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Pemprov Kaltara atas Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017. Dan akan tetap mendorong Pemprov Kaltara untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Opini WTP untuk Pemprov Kaltara, kata Blucer, diberikan dengan beberapa catatan. Di antaranya, soal pengelolaan aset. BPK RI menilai, masih ada beberapa permasalahan pada pengelolaan aset oleh Pemprov Kaltara. Termasuk aset yang diserahkan dari kabupaten/kota maupun dari provinsi induk. “Yang kedua, adanya kekeliruan penganggaran. Kami melihat masih ada belanja barang dan jasa dianggarkan, tapi dibelanjakan untuk belanja modal. Sebaliknya, ada belanja modal dicatatkan pada belanja pegawai. Ini perlu dibenahi,” ungkap Welington Rajagukguk.

Disampaikan juga, dalam perjalanan pemeriksaan yang dilakukan, tim auditor BPK RI mendapati ada 44 temuan dan 112 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Oleh Pemprov Kaltara, temuan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya perbaikan. Hasilnya, sebanyak 106 rekomendasi sudah diselesaikan, atau tinggal menyisakan 6 rekomendasi lagi.

“Jadi sisa 5 persennya lagi. Kalau bisa selesai seratus persen, bisa jadi Kaltara menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang 100 persen menuntaskan rekomendasi yang diberikan BPK,” katanya.

Blucer mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara. Selain itu, diharapkan LHP ini dapat dimanfaatkan juga oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

Sementara Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie menjelaskan, WTP yang diraih harus dijaga jangan sampai turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena tidak teliti. Untuk itu perlu menjadi perhatian kepala OPD yang mengemban jabatan pemegang pengguna anggaran. Meskipun secara keseluruhan Gubernur yang mempertanggungjawabkan ke DPRD dan masyarakat. “Kami (Pemprov Kaltara, Red) sudah mendapatkan tenaga baru (CPNS) diharapkan dapat membenahi penyajian kualitas laporan daerah ke depannya,” harapnya.

Dijelaskan sejumlah prestasi yang telah dicapai. Namun, dari BPK RI menyampaikan baiknya dari apa yang diraih dapat tergambar di masyarakat. Seperti membagikan kartu Kaltara sehat, perbaikan rumah miskin dan beasiswa. “Jadi tantangan ada pada internal koordinasi Pemprov dengan Pemkab. Seperti penyerahan aset, pengamaman aset harus tertib memenuhi syarat, tidak melanggar kepatuhan pe rundangan,” pungkasnya.

“Hal ini membanggakan bagi kita semua khususnya pemerintah dan masyarakat Kaltara. Opini WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK. Namun berulang kali saya tekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara, bahwa opini WTP bukan tujuan atau prestasi. Opini WTP merupakan kewajiban seluruh kepala daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selalu berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku,” bebernya. “Tujuan utama yang ingin kita dapatkan, bukan sekadar opini WTP, tapi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” tegas Gubernur.

Mengenai adanya beberapa catatan yang tadi disampaikan, Irianto mengatakan, hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi Pemprov Kaltara untuk ke depan lebih baik. Di antaranya, soal pengelolaan aset. Diakui, sebagai daerah baru masih kekurangan Kaltara dalam pengelolaan aset. “Termasuk aset yang diserahkan dari kabupate n/kota maupun dari provinsi induk. Ini akan kita benahi bersama,” tandasnya.

Catatan yang kedua adalah masih adanya kekeliruan penganggaran. Ada belanja barang dan jasa dianggarkan dan dibelanjakan di belanja modal. Sebaliknya, ada belanja modal dicatatkan pada belanja pegawai. “Ini juga menjadi evaluasi, jangan sampai terulang lagi,” tegas Irianto lagi.

Gubernur menambahkan, perolehan WTP harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Patut disyukuri, berdasarkan data indikator yang ada, kemajuan-kemajuan tersebut telah diperoleh Kaltara.

Pertama, sebut Irianto, jumlah penduduk miskin di Kaltara yang terus menurun. Pada 2013, saat Irianto dilantik menjadi Penjabat Gubernur, data BPS menunjukkan penduduk miskin di Kaltara mencapai sekitar 11 persen. Data terakhir 2017, jumlah penduduk miskin di provinsi bungsu ini adalah 6,69 persen. Lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yaitu 6,96 persen.

Kedua, tingkat ketimpangan pen geluaran penduduk Indonesia per September 2017 yang diukur dengan Rasio Gini tercatat 0,391. Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah 0,313.

“Ketiga, meski masih di bawah Nasional, kita optimis akan segera menyamai, bahkan lebih. Ini kewajaran, kartena Kaltara merupakan provinsi baru. Diketahui, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2017 sebesar 70,81, sedangkan untuk Kalimantan Utara sebesar 69,20 yang termasuk dalam kategori sedang,” urainya.

Indikator keempat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Akhir 2017 adalah 5,5 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran di Provinsi Kaltara sebesar 5,54 persen. “Kita memang lebih tinggi 0,04 persen, yang disebabkan tingginya angka migrasi penduduk ke Kaltara sebagai provinsi. Perlu diketahui, pertumbuhan penduduk rata-rata 23 persen per tahun,” imbuh Irianto.

Untuk diketahui, opini WTP bagi Kaltara adalah untuk yang keempat kalinya secara berturut-t urut sejak 2015. Bahkan pada pemeriksaan untuk pertama kalinya (LHP LKPD 2014), Pemprov Kaltara mendapatkan penghargaan Rekor MURI sebagai satu-satunya daerah otonomi baru yang meraih WTP. (akz/eza/lim)

loading...
BERITA TERKAIT
  • Tidak Ada Pemerintah Daerah yang Sempurna
  • Targetkan WTP, Benahi Aset Desa
  • Raih Opini WTP, Memudahkan Urusan ke Pusat
  • Opini WTP Tidak untuk Dibanggakan
  • Kabu paten Tana Tidung Sulit Raih Opini WTP, Ini Alasannya

BACA JUGA

Rabu, 30 Mei 2018 14:57

Hari Waisak, Perbuatan Baik Dipraktikkan

TARA KAN - Memasuki Hari Raya Waisak yang diperingati oleh umat Budha esok hari, segala persiapan pun… Rabu, 30 Mei 2018 14:52

Rezeki dari para Karyawan KFC

Memasuki hari keduabelas umat muslim menjalankan ibadah puasa, tim Assalamualaikum Sahur Radar Tarakan… Rabu, 30 Mei 2018 14:48

Belum Ada Keluarga Melapor

IDENTITAS tengkorak manusia yang ditemukan di RT 03, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara… Rabu, 30 Mei 2018 14:47

Parpol Diberi Akses Input Data Sendiri

TARAKAN- Permasalahan eks warga binaan korupsi yang ingin menjadi calon legislatif 2019, belum ada titik… Rabu, 30 Mei 2018 14:43

Pasokan LPG Tak Ditambah

TARAKAN â€" Dinas Per dagangan dan Koperasi (Disdagkop) Tarakan menjamin ketersediaan tabung gas… Rabu, 30 Mei 2018 14:41

Besi Bermunculan di Badan Jalan

TARAKAN â€" Kerusakan jalan banyak dikeluhkan masyarakat, seperti warga RT 30, Kelurahan Sebengkok.… Rabu, 30 Mei 2018 13:53

GIZ: Baru 35 Persen yang Terdata

Keberadaan tambak di Kaltara menjadi penyumbang ekonomi bagi masyarakat. Puluhan ribu atau bahkan ratusan… Senin, 28 Mei 2018 13:22

Kenalkan JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris

Cuaca Sabtu (26/5) subuh cukup bersahabat. Tak ada rintik, apalagi tanda-tanda akan turun hujan saat… Senin, 28 Mei 2018 13:15

Sulap Selumit Pantai Jadi Kampung Pelangi

TARAKAN â€" Pemandangan berbeda di Kelurahan Selumit Pantai, Minggu (27/5). Sejumlah warga dibantu… Senin, 28 Mei 2018 13:12

BPK: Pemprov Tak Mungkin Terima Utang

TARAKAN- Hasil koordinasi Plt Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat terhadap Kemendagri belum membuahkan… Belum Ada Peminat, Mobil Dinas Masih Terparkir CATAT..!! Wilayah Ini Butuh Ratusan Guru Jembatan Miring, Warga Lebih Waspada Dua Pasangan Tak Resmi Terjaring Razia Pekat Terkendala Daya Listrik, Ditunda Beroperasi Diselundup dari Sebatik, Rokok asal Indonesia Diamankan Malaysia Setengah Tahun, Kejari Baru Tangani Dua Kasus Korupsi Tiga Kecamatan Punya Ketua TP PKK Baru Baru Satu Daerah Usulkan Kebutuhan CPNS Sembilan Tahun Menjanda, Kini Kembali Rasakan Sahur Bersama
  • Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU Kaltara Tak Ambil Pusing
  • Siap-Siap, Tahun Ini Kaltara Usulkan 4.887 CPNS
  • Mobil Terjun Bebas ke Parit, Jadi Tontonan Warga
  • Tidak Ada Pemerintah Daerah yang Sempurna
  • Humas dan Protokol Punya Pimpinan Baru
  • Ketua TP PKK Kabupaten Berharap Sekolah Terjaga Dari Pengaruh Negatif
  • Hari Waisak, Perbuatan Baik Dipraktikkan
  • Layanan Disorot, Mutasi Dadakan
  • Quattrick WTP, Tekankan Kesejahteraan
  • Rezeki dari para Karyawan KFC
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOM I
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Berita 24 Kaltara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »