www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

DPP KNPI Kalimantan Utara Didesak Ulangi Musprov

Posted by On 14.11

DPP KNPI Kalimantan Utara Didesak Ulangi Musprov

DPP KNPI Kalimantan Utara Didesak Ulangi Musprov Redaktur:

PERNYATAAN SIKAP: Perwakilan Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI menggelar konferensi pers di Tarakan, Selasa (29/5) menolak pelaksanaan dan hasil musprov DPD KNPI Kaltara pada 26 Mei lalu. MUHAMMAD RAJAB/BULUNGAN POST

INDOPOS.CO.ID â€" Sejumlah organisas i kepemudaan (OKP) langsung mengambil tindak tegas terhadap pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kalimantan Utara II yang dinilai tidak sesuai konstitusi.

Melalui pertemuan yang digelar di Tarakan, Selasa (29/5), sejumlah OKP yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI, menolak pelaksanaan maupun hasil Musprov II yang berlangsung di Tanjung Selor, Bulungan pada 26 Mei lalu.

“Dengan ini kami dari gabungan antara OKP Kaltara, DPD KNPI kabupaten/kota se-Kaltara, menyampaikan sikap menolak hasil pelaksanaan musyawarah daerah KNPI ke-2 tahun 2018 karena penuh rekayasa dan banyak pelanggaran konstitusi organisasi,” tegas Koordinator Aliansi, Darmawansyah, dalam konferensi persnya, kemarin.

Tidak hanya itu, Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI juga menuntut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI terhadap penolakan pelaksanaan maupun hasil musprov tersebut.

“Kedua, mendesak D PP KNPI, dewan pengurus pusat, agar melaksanakan musda KNPI Kaltara ulang dengan tata cara dan mekanisme sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku. Itu yang kami inginkan,” tegas pria yang juga masuk dalam Pengurus Gerakan Muda Persaudaraan Muslim Indonesia (Panmusi) Tarakan.

Desakkan tersebut dianggap tuntutan yang wajib dipenuhi DPP KNPI. Sebab, jika tidak, sudah ada opsi terakhir yang disiapkan Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI.

“Ketiga, jika apabila DPP KNPI tidak mau melaksanakan Musda KNPI Kaltara ulang, maka kami seluruhnya dari Aliansi Pemuda Kaltara akan membentuk kepenguruan DPD KNPI Kaltara yang baru. Dalam artian terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh KNPI di Kaltara,” tegas Darmawansyah.

Darmawansyah mengklaim, sebanyak 42 OKP mendukung sikap tersebut, termasuk DPD KNPI Tarakan. Pernyataan ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah surat untuk dilayangkan kepada DPP KNPI agar bisa ditindaklanjuti.

Dari hasil pengam atan Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI selama berlangsungnya musprov, ditemukan banyak terjadi pertentangan dengan konstitusi KNPI yang dinilai penuh rekayasa.

“Kami sebagai anggota yang berhimpun dalam KNPI merupakan peserta yang sah. Dalam setiap momentum musyawarah organisasi KNPI, yang seharusnya baik di tingkat kongres, musda provinsi, musda kabupaten/kota, dan musyawarah kecamatan. Seharusnya proses registrasi kepesertaan mengacu pada AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) dan pedoman organisasi bukan bagian dari setting (pengaturan) seperti yang dilaksanakan kemarin. Kami merasa diperlakukan tidak adil karena hasil verifikasi kepesertaan penuh dengan rekayasa manipulatif,” beber Darmawansyah membacakan press rilisnya.

“Fakta-fakta di lapangan ada upaya menutup-nutupi ketidaksempurnaan pelaksanaan Musda KNPI Kaltara. Berbagai draf, mulai dari draf LPj (Laporan pertanggungjawaban) pengurus sebelumnya, draf jadwal musda, draf tata tert ib, draf program kerja, draf rekomendasi-rekomendasi maupun konsideran setiap tahapan dalam sidang pleno musda dipastikan tidak ada. Para peserta tidak diberikan bahkan tidak ada di meja registrasi kepesertaan organisasi. Hal itu nampak jelas setelah aksi keluar sidang, kami semua dalam aliansi OKP yang tidak terakomodasi kemarin, sebagian besar prosesi pembahasan materi persidangan langsung melakukan penetapan ketua terpilih,” sambung Darmawansyah.

Dan masih ada beberapa alasan lainnya yang membuktikan tidak berjalannya pelaksanaan Musprov KNPI Kaltara sesuai konstitusi. Karena itu, pihaknya dengan tegas menolak pelaksanaan dan hasil serta mendesak digelar musyawarah ulang. Mengenai tempat dan jadwal pelaksanannya, Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi KNPI menyerahkan kepada DPP KNPI.

“Ada banyak proses dan tahapan persidangan yang dihilangkan. Mulai dari pembahasan kepesertaan kemudian langsung dilakukan penetepan ketua terpilih. Artinya, tahapan pembahasa n tata tertib dan jadwal musda tidak ada. Pembahasan LPj kepengurusan sebelumnya juga ditiadakan. Begitu pula pembahasan program kerja, rekomendasi-rekomendasi organisasi dan pembahasan tata tertib pencalonan yang biasa dibagi dalam tiga komisi, sama sekali tidak dilakukan. Akibatnya pelanggaran berat konstitusi dilakukan,” pungkasnya.(mrs/rio)


TOPIK BERITA TERKAIT: #knpi&nbsp
Sumber: Google News | Berita 24 Kaltara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »