www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman

Posted by On 14.41

DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: SELASA
27 FEBRUARI RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 26 Februari 2018 11:14 DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman

Masuk KSN, Optimis Diprioritaskan

DOB/DOK

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Masih minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok dan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun beberapa kegiatan sudah dilakukan, namun belum menunjukkan perubahan yang begitu signifikan. Terutama di wilayah perbatasan dari provinsi yang berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di utara Kalimantan ini.

Melihat minimnya pembangunan itu, maka beberapa solusi diambil masyarakat, salah satunya mengusulkan calon daerah otonomi baru (DOB). Saat ini, tercatat lima daerah sebagai calon DOB di Kaltara, yakni Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Krayan, Apau Kayan, Kota Tanjung Selor dan Sebatik.

Ketua DOB Sebatik, H. Herman mengatakan, calon DOB Sebatik yang diusulkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat masih Kalimantan Timur (Kaltim) atau belum terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sudah sangat siap, baik dari segi administrasi maupun kewilayahan.

“Jikapun ada yang ingin diperbaiki tentu tidak banyak. Paling tidak hanya yang sebelumnya Kaltim diganti menjadi Kaltara,” jelasnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya.

Saat ini, kata dia, usulan calon DOB yang memiliki luas wilayah 142,10 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 36.876 jiwa itu sudah bergulir di pusat dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengingat daerah induk, yaitu Kabupaten Nunukan masih mengalami defisit anggaran. Menurutnya hal itu tidak mempengaruhi jika dilihat dari potensi pertanian dan perkebunan dari daerah yang terdiri dari lima kecamatan dan 19 desa itu. Menurutnya, jika ditetapkan sebagai DOB, pasti pendapatan asli daerah (PAD) Sebatik sangat menunjang.

Sementara, alasan kebutuhan ekonomi yang masih bergantung dengan negara tetangga Malaysia yang awalnya disampaikan untuk mengusulkan pembentukan DOB Sebatik itu menurutnya tidak tepat. “Yang tepat itu masalah pertahanan. Karena kita secara langsung berhadapan dengan negara lain. Kalau masalah ekonomi saya rasa masih ada daerah lain yang masih di bawah dari Sebatik,” katanya.

Pastinya, kata dia, pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut sampai dengan dibukanya moratorium DOB oleh pemerintah pusat. “Kita tunggu saja, informasinya moratorium itu sudah dibuka,” tuturnya.

Sementara,Ketua Presidium DOB Apau Kayan, Ibau Ala mengatakan, daerah yang sempat dikuasai Kolonial Belanda sejak 1911 sampai 1941 dan diusulkan sebagai DOB pada 2016 itu juga sudah siap.

Menurutnya, salah satu harapan dari pembentukan DOB tersebut agar masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia itu dapat te rbuka dari keterisoliran yang diketahui masih terjadi hingga saat ini.

Tak jauh berbeda dengan usulan DOB Sebatik, Apau Kayan juga sudah tinggal selangkah lagi. Sebab, berkas atau dokumen administrasinya sudah lengkap dan sudah diserahkan ke Kemendagri sejak 2016 lalu. “Tidak ada lagi yang kurang, semuanya (persyaratan, Red) sudah lengkap. Progresnya sudah 99 persen, karena tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat saja,” kata dia.

Tak hanya sampai di situ, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan kembali melakukan audensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hanya saja untuk waktunya belum dapat dipastikan. Menurutnya, daerah yang memiliki empat kecamatan definitif dan satu kecamatan persiapan itu masih mengupayakan adanya pengecualian yang diberikan pemerintah pusat mengingat Apau Kayan termasuk Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Sesuai undang-undang, pemekaran di KSN itu tidak ditentukan berapa jumlah kecamatan. Contohnya KTT (Kabupaten Tana Tidung), saat dimekarkan hanya memiliki tiga kecamatan saja,” sebutnya.

Sehingga, hal itu jugalah yang diharapkan dapat diberikan kepada DOB Apau Kayan di tengah masih diberlakukannya moratorium atau penghentian sementara pemekaran DOB oleh pemerintah pusat. “Apalagi moratorium itu belum ada kejelasannya. Menurut saya moratorium itu tidak ada isinya,” sebut dia.

Bahkan, lanjut dia, tanpa dibentuknya DOB, akan dipastikan persoalan yang terjadi di daerah perbatasan dan pedalaman Apau Kayan itu tidak akan dapat teratasi secara maksimal. “Kita tidak memungkiri bahwa setiap tahun ada perubahan. Tapi sangat kecil sekali, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat,” kata Ibau.

Kendala pembangunan hingga ke perbatasan itu akibat luasnya wilayah dan minimnya keuangan daerah, sehingga tidak semua dapat tercover untuk dijadikan sebagai program prioritas. “Seperti pembukaan jalan darat ke Apau Kayan saat ini. Meskipun pemerintah pus at dan Pemkab Malinau sudah melakukan pembukaan pada 2013 lalu, itu belum begitu berpengaruh. Karena hingga kini belum dilakukan peningkatan,” tuturnya.

Dengan begitu, satu-satunya akses yang diandalkan masyarakat saat ini hanya alat transportasi udara berupa pesawat dengan kapasitas muatan yang masih sangat terbatas atau belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Apau Kayan.

Tak jauh berbeda dengan Apau Kayan, wilayah Krayan yang juga berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia itu menginginkan DOB Krayan juga melalui jalur KSN. Sebab, wilayah ini hanya dapat diakses melalui transportasi udara dari Indonesia. Akses darat hanya dapat dilakukan dari wilayah Malaysia.

Ketua Presidium DOB Krayan, Tommy Harun mengatakan, usulan DOB itu sangat mendesak. Sebab, yang terjadi di daerah perbatasan saat ini sangat minim kontrol dari pemerintah terhadap kondisi daerah dan masyarakat.

Meskipun ada yang ditugaskan di daerah perbatasan dan pedalaman, itu hanya sebata s pelaksana, bukan pengambil kebijakan secara langsung. Makanya daerah seperti Krayan itu dinilainya sudah harus menjadi kabupaten, bukan kecamatan. “Artinya, kebijakan itu sudah ada di situ. Karena jika ada apa-apa yang terjadi, tentu Camat tidak dapat berbuat terlalu jauh,” katanya.

Terkait syarat administrasi, sudah tidak ada masalah. Meskipun sebenarnya sebagai daerah KSN, Krayan bisa mendapatkan pengecualian. Jadi, tinggal seperti apa pemerintah pusat menilai apakah sudah layak dimekarkan atau tidak.

Pastinya, jika ingin menjaga teras negara untuk tetap aman dari segala macam jenis gangguan dan lain sebagainya, harus dibentuk DOB. Ia menilai, jangan sampai hal seperti kurangnya jumlah penduduk dijadikan alasan untuk tidak menyetujui pemekaran.

Berbicara masalah kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dirinya menegaskan pasti tidak ada solusi. Tapi, jika melihat potensi daerah yang ada dan dikelola secara maksimal pasti akan memberikan hasil yang baik . “Saya pastikan, jika kita tidak melakukan pemekaran, tentu tidak akan ada perubahan sampai kapanpun. Meskipun ada potensi yang dimiliki daerah,” jelasnya seraya mengatakan, pembentukan DOB itu merupakan solusi mengatasi persoalan yang terjadi di daerah perbatasan.

Memiliki persoalan yang hampir serupa dengan Apau Kayan dan Krayan, wilayah tiga di Kabupaten Nunukan kecuali Krayan, masyarakatnya juga meminta ada pemekaran menjadi sebuah kabupaten. Koordinator Litbang Kabudaya, Lumbismenyebutkan, bahwa usulan pemekaran Kabudaya dari Kabupaten Nunukan yang diusulkan sejak 2007 itu juga sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Adapun salah satu dasar hukum yang menjadi patokan untuk mengusulkan pembentukan DOB Kabudaya itu adalah Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 49 ayat 1 yang menyatakan pembentukan daerah berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional (KSN) untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah tertentu.

< p>Berbicara masalah defisit anggaran, pria yang dipercayakan sebagai Koordinator Forum Percepatan DOB se-Indonesia wilayah Kalimantan itu menjelaskan bahwa yang masuk di KSN, penganggarannya menjadi tanggung jawab penuh pusat. “Itu mulai dari penyiapan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk menyelenggarakan pemerintah daerah persiapan,” jelasnya.

Tanjung Selor, menjadi salah satu wilayah yang juga akan dimekarkan menjadi calon DOB pasca Provinsi Kaltara terbentuk. Ketua Presidium DOB Tanjung Selor, Achmad Djufrie, SE, MM mengatakan, koordinasi terakhir yang dilakukan presidium dengan DPRD Bulungan beberapa waktu lalu sudah menunjukkan titik terang terkait dengan percepatan pembentukan DOB tersebut.

Bahkan, Ketua DPRD Bulungan, Syarwani sudah menyurati Pemkab Bulungan yang ditembuskan ke presidium dan Gubernur. “Dari koordinasi kami, ada pertimbangan terkait percepatan pembentukan DOB Tanjung Selor,” sebut dia.

Salah sat unya seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalamnya ditegaskan bahwa pemerintah dapat menegaskan kepada kabupaten/kota tertentu melalui Gubernur selaku wakil pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 PP 19 tersebut.

Adapun alasan untuk menjadi daerah sendiri, ditegaskannya itu bukan keinginan tapi perintah Undang-Undang. Tapi, sampai saat ini belum ada koordinasi dari Bupati ke pemprov sesuai saran DPRD Bulungan untuk sama-sama mengkaji atau berkoordinasi dengan Kemendagri.

Terkait dengan persyaratan administrasi yang diketahui belum terpenuhi, dirinya mengaku tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dengan begitu presidium akan mendesak pemkab untuk melakukan pemekaran desa yang sampai saat ini moratorium tentang desa itu belum jelas dasar hukumnya.

“Kalau berbicara daerah induk yang masih defisit, itu tidak ada masalah. Seharusnya daerah induk bisa menganggarkan dan mencari bantuan keuangan dari provinsi,” katanya.

Berbicara masalah moratorium DOB, dirinya mengaku tidak hanya diam dan menunggu. Tapi tetap akan berkoordinasi dengan pemprov untuk meminta dukungan percepatan realisasi DOB tersebut sesuai dengan PP nomor 19/2008. Sebab, jika menunggu pemkab, menurutnya hingga saat ini belum ada progres lanjutan atau jalan di tempat.

Dengan begitu, presidium dan tokoh masyarakat di Bulungan meminta Bupati dan DPRD Bulungan agar dapat lebih serius untuk mendukung percepatan DOB tersebut agar status Ibu Kota Kaltara menjadi kota administrasi, tidak kecamatan seperti yang ada saat ini.

“Kalau kita berbicara defisit, sampai kapan. Mau sampai kapan Ibu Kota Kaltara berstatus kecamatan. Masa kita kalah dengan Nunukan yang bisa memekarkan tiga daerah. Sementara kita cuma satu,” pungkasnya. (iwk/eza)

loading...
BERITA TERKAIT
  • DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman

BACA JUGA

Senin, 26 Februari 2018 11:05

Jadi Kebutuhan, Bukan Kepentingan

TANJUNG SELOR â€" Upaya untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)… Senin, 26 Februari 2018 11:03

RS Pratama Sebuku dan Krayan Ditarget Beroperasi Juni

TANJUNG SELOR - Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kecamatan Sebuku dan Long Bawan, Kecamatan Krayan Kabupaten… Senin, 26 Februari 2018 11:02

Diduga Ada Penyelewengan Dana Desa

TANJUNG SELOR †" Menindaklanjuti adanya laporan dugaan penyelewengan dana desa (DD) di Desa Long… Senin, 26 Februari 2018 11:00

Tanam Bunga di Tengah Jalan, Dikira Luapan Kekecewaan

Bagiwarga di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, menanam bunga di tengah jalan bukan mengartikan… Senin, 26 Februari 2018 10:59

CPNS Mundur, Diganti Cadangan

TANJUNG SELOR - Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi di Pemprov Kaltara… Senin, 26 Februari 2018 10:02

Tak Lulus Latsar, Gugur Jadi PNS

TANJUNG SELOR â€" Sebanyak 422 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus dalam tes yang dilakukan… Senin, 26 Februari 2018 10:00

Warga Swadaya Perbaiki Jalan di Ibu Kota

TANJUNG SELOR â€" Meski berada di tengah-tengah Ibu Kota Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor.… Senin, 26 Februari 2018 09:59

Pengurusan Sertifikasi Tanah Pertanian Bebas Biaya

TANJUNG SELOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berinovasi… Senin, 26 Februari 2018 09:57

Kejari Terima SPDP Kasus Pembakaran Sekolah

TANJUNG SELOR â€" Kasus Pembakaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjung Selor yang dilakukan… Sabtu, 24 Februari 2018 10:04

18 Sekolah Masih Menumpang Ujian

TANJUNG SELOR â€" Tahun ini sebanyak 28 SMP akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)… Wings Air Layani Malinau, Pemkab Ucapkan Terima Kasih Bangun Kebersamaan, Aparatur Nega ra Rayakan Natal Bersama Puluhan PPL Terima SK Perpanjangan Kontrak Kerja Oleng Kiri, Terperosok ke Selokan Aparatur Negara Menjadi Terang dan Garam Dunia Sosok Mayat Ditemukan Depan Kantor Imigrasi Dandim Baru Diharapkan Lebih Dekat Bersama Rakyat Malinau Bukti Sudah Disiapkan Perkuat Pengawasan, TNI Tambah Koramil Bupati Malinau Harapkan Berkelanjutan
  • Truk ‘Ganas’ Seruduk Toko Bangunan
  • Kesalahan Petugas, PDAM Tanggung Sendiri
  • Ditambah, Malah Makin Langka
  • Lurah Pilih Sebut Aman
  • Krayan Akan Kirim Pelajar ke Tiongkok
  • Menanti Re alisasi yang Belum Pasti
  • BNN Provinsi Kaltara Lantik Pejabat Struktural
  • Kapal Besi Disiapkan, Ganti Kapal Kayu
  • DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman
  • DOB, Misi Bangun Perbatasan dan Pedalaman
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Berita 24 Kaltara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »